Imam Jazuli: SEJARAH PMII BAB II

BAB II

MASA KEBANGKITAN

( 1964 - 1968 )

A. PMII DAN KEBANGKITAN ORDE BARU

Pada tanggal 19 - 26 Desember 1964 di Jakarta pernah diadakan musyawarah nasional generasi muda Islam yang kemudian lebih dikenal dengan “GEMUIS” . Musyawarah yang gagasan awalnya muncul dari gerakan pemuda Ansor ini, bertujuan untuk memperkuat ukhuwah islamiyah (kerukunan intern ummat Islam) yang pada saat itu sedang mengalami cobaan-cobaan akibat fitnah yang dilancarkan oleh PKI (partai komunis Indonesia). Hasil dari pertemuan tingkat nasional generasi muda Islam ini memutuskan membentuk suatu organisasi yang bersifat konfederatif. PMII dalam organisasi ini duduk sebagai Sekretaris Jenderal persedium pusat yang diwakili oleh sahabat Said Budairy. Musyawarah nasional ini sebagai reaksi atas aksi-aksi yang dilancarkan oleh antek-antek PKI khususnya CGMI (consentrasi gabungan mahasiswa Indonesia), sebuah organisasi mahasiswa yang berafiliasi kepada PKI, yang kian memuncak menjelang peristiwa G.30.S/PKI.

Adapun kelahiran Orde Baru dapat dikatakan sebagai langkah koreksi total terhadap kebijakan rezim Orde Lama. Kelahiran Orde Baru sebenarnya merupakan conditionine quonon, karena nampaknya rezim Orde Lama sudah tidak mampu lagi berdiri secara politis apalagi secara ekonomis. Kelahiran Orde Baru ini dipercepat dengan adanya gerakan PKI yang berusaha merebut kekuasaan melalui aksi kudeta yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan 30 September / G.30.S/PKI.

Sebenarnya ada/tidaknya G.30.S/PKI, Orde Baru dapat dipastikan tetap akan lahir, karena rezim Orde Lama sudah sangat salah langkah dalam mengelola negara. Politik berdikarinya menyebabkan distopnya semua bantuan dari luar negeri, akibatnya rakyat sangat menderita, karena laju inflasi membubung tinggi sampai 600% dan pemangkasan nilai mata uang rupiah dilakukan berkali-kali, tetapi hal itu tidak mampu merubah keadaan. Keadaan yang sudah kritis ini ditambah lagi dengan tindakan rezim Orde Lama yang melakukan “politik konfrontasi” dengan Malaysia, yang berakibat separoh dari anggaran belanja negara tersedot untuk kepentingan politik konfrontasi tersebut.

Dalam kondisi seperti itu, PKI memanfaatkan situasi - mengail ikan di air keruh - dengan melemparkan issu bahwa dewan Jenderal akan merebut kekuasaan (kudeta) dari tangan Presiden Soekarnoe. Dalam keadaan seperti itu, rezim Orde Lama dihadapkan pada keadaan yang sangat delematis, disatu pihak, jika rezim ini menghukum dan membubarkan PKI, jelas akan berhadapan dengan pemerintahan Komunis di Cina yang selama ini mendukung politik Soekarnoe dalam politik konfrontasinya dengan Malaysia, tetapi dilain pihak, jika tetap mempertahankan PKI jelas akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri, terutama rakyat yang selama ini terus menerus difitnah oleh PKI.

Melihat situasi yang tidak menentu ini, para tokoh dan aktivis organisasi mahasiswa ekstra Universitas berinisiatif membentuk suatu wadah perjuangan untuk menegakkan kembali keadilan dan menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia yang tertindas. Mereka tampil dengan semboyan : TRI-TURA (tiga tuntutan hati nurani rakyat) :

1. Bubarkan PKI beserta antek-anteknya

2. Retor Menteri-menteri yang goblok

3. Turunkan harga.

Geraka itu dipimpin oleh tokoh-tokoh mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa Indonesia (KAMI). Organisasi perjuangan ini didirikan dirumah Menteri PTIP (Perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan) Prof. DR. Syarif Thoyib di Jl. Imam Bonjol 26 Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1965. Organisasi ini didasarkan pada tiga landasan pokok seperti disebut di atas dengan operasionalisasi program :

1. Mengemankan Pancasila

2. Memperkuat bantuan kepada ABRI dalam menumpas G.30.S/PKI sampai ke akar-akarnya [1]).

Mahbub Junaidi pernah mengatakan didepan peserta kongres PMII ke III di Malang jawa Timur :

“Bila tahap pertama pembinaan Orde Baru dihitung dari titik awal penghancuran GESTAPO/PKI, maka PP PMII dengan rendah hati akan mencatat bahwa peranan PMII tidak bisa disisihkan oleh sejarah. Kita telah mengambil peranan pada saat yang sulit menentukan sikap, teristimewa disekitar tanggal 1 - 5 Oktober 1965, tanggal keluarnya pernyataan NU dan ormas-ormasnya yang secara tegas menunjuk hidung bahwa PKI lah dalang dan pelaku coup G.30.S/PKI, karenanya harus dibubarkan. Tidak banyak moment-momernt sejarah yang bisa membawa akibat besar, moment yang menuntut kecepatan mengambil keputusan dengan landasan keberanian. Hari-hari disekitar awal bulan Oktober 1965 dalam contoh moment yang tidak banyak jumlahnya. Pada saat itulah PMII dan GP. Ansor secara on the sport mengambil posisi meneliti dan mengkonklusi serta denga keyakinan luar biasa “tangan PMII-lah yang mengayunkan garis-garis besar, pokok-pokok statemen tuntutan pembubaran PKI. Apa yang terjadi sesudah itu kita semua sudah tahu likuidasi secara total dilakukan seutuhnya oleh massa rakyat yang cinta Pancasila bersama ABRI. Kita bukanlah potongan orang yang suka reklame, tetapi siapa yang berani membantah, bahwa peranan NU, Ansor dan PMII di tahap-tahap pertama likuidasi yang melumpuhkan PKI itu memegang peranan yang menentuka sudah kita lakukan.. Likuidaasi itu hampir-hampir kita lakukan dalam sekali gulung. Sejarah mencatat bahwa tahap pembinaan Orde baru dalam bentuk penghancuran PKI, peranan organisasi masaa baik di desa maupun di kota sangatlah menentukan. Mereka tidaklah butuh segala macam tugu peringatan untuk tugas revolusi yang telah mereka selesaikan. Kerena kita menumpas PKI bukan untuk kepentingan manusia melainkan karena perintah agama. Itu artinya kita memang bukan “pahlawan kesiangan” tetapi hanyalah manusia yang bangun tepat waktunya tatkala beduk subuh berbunyi. TRI-TURA yang untuk pertama kalinya lahir tatkala demonstrasi front pemuda pada tanggal 28 Januari 1966 dengan cepat disambut oleh demonstrasi KAMI tanggal 10 Februari 1966 di Jakarta.

Dimulailah aksi-aksi mahasiswa ibarat bola salju, makin lama makin besar, suatu kekuatan gerakan politik yang hampir-hampir tidak diduga orang sebelumnya. Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dengan cepat merebut kemenangan-kemenagan politik, bukan saja karena sasarannya yang tepat serta tidak mempunyai kepentingan apa-apa kecuali Indonesia yang adil dan makmur, tetapi juga karena mendapat dukungan massa. Garis-garis yang ditentukan PP PMII cukup jelas, Ikut dan Pimpin KAMI mulai pusat sampai di daerah, kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan cepat dan luas, Sahabat Zamroni (ketua I PP PMII) telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan baik dari awal sampai saat bubarnya KAMI, yang itu berarti juga kepemimpinan PMII. [2])

Kalau kita simak pidato ketua umum PP PMII itu, jelas bagi kita betapa besar peran PMII dalam kebangkitan Orde Baru dan ini tidak boleh digelapkan oleh siapapun dari sejarah Indonesia.

Bahkan ketua umum PP PMII periode ke IV yaitu sahabat Zamroni tampil memimpin KAMI sebagai ketua umum persedium pusat. Dengan posisi sperti itu kita dapat mengetahui bahwa PMII punya andil besar dalam kegiatan dan mobilisasi KAMI dalam rangka kelahiran Orde Baru. Saksi yang tak dapat diabaikan oleh siapapun adalah “Jemari tangan kanan sahabat Zamroni yang tinggal dua buah” yang tiga terputus ketika memimpin demonstrasi KAMI dalam menegakkan Orde Baru.

Seperti kita ketahui, kekuatan organisasi pemuda saat itu yang paling besar adalah GP. Ansor, sedang kekuatan organisasi mahasiswa yang paling besar adalah HMI, tetapi HMI pada saat itu baru saja terlepas dari rongrongan CGMI dan pemerintah Orde Lama. Akibatnya walaupun secara kuantitas kita akui PMII dibawah HMI, namun banyak kejadian justru PMII sering meyelamatkan HMI dari rongrongan rezim Orde Lama.

Pada tanggal 6 - 16 Februari 1966 di Jakarta PP PMII mengadakan musyawarah kerja Nasional (mukernas). Forum ini diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program kerjanya, sekaligus menyembatani keterlambatan pelaksanaan kongres III PMII yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 1966. Dari forum itu tercetus suatu produk dokumen historis yang dikenal dengan TRI SIKAP JAKARTA. Dokumen historis ini merupakan satu sikap PMII dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang menghadang Ummat, yang mencakup tiga bidang permasalahan :

1. Sikap dibidang politik

2. Sikap dibidang ekonomi

3. Sikap dibidang kebudayaan

(secara lengkap lihat dalam dokumen historis - terlampir).

Secara intern Mukernas juga memutuskan hal-hal yang menyangkut konsolidasi intern PMII :

1. Bahwa kongres III PMII akan dilaksanakan di kota Malang Jawa Timur pada Desember 1966 (dapat dilaksanakan pada tanggal 7 - 11 Februari 1967)

2. Usaha terus menerus melakukan konsolidasi organisasi dengan turut aktif berjuang dalam wadah KAMI.

3. Tetap melibatkan diri sepenuhnya sebagai organisasi dependen NU.

Kongres III PMII dilaksanakan pada tanggal 7 - 11 Februari 1967 di Malang Jawa Timur yang dihadiri sekitar 75 cabang. Dalam kongres ini PMII mengeluarkan pokok-pokok pikiran yang dikenal dengan nama “Memorandum Politik” . Pokok-pokok pikiran ini hanya bersifat intern, yaitu memorandum politik yang ditujukan kepada partai NU, yang hanya berupa bahan-bahan masukan untuk muktamar NU yang akan dilaksanakan di Bandung Jawa Barat. Hal lain yang dihasilkan kongres III PMII adalah membentuk :

1. Lembaga pendidikan kader pusat (LPKP)

2. Lembaga da’wah pusat (LDP)

3. Lembaga Pers pusat (LPP)

4. Komando siaga angkatan Jihad (KOSAD)

5. Penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengelolaan pendidikan kader (P3K) yang dihasilkan dalam Mukernas I tahun 1966.

Pada kongres III ini PMII berhasil memilih sahabat Drs. H. Zamroni sebagai ketua Umum dan sahabat Drs. Med. Fahmi Ja’far sebagai Sekretaris Jenderal periode 1967 – 1970. Inilah satu-satunya tokoh PMII yang terpilih sebagai ketua Umum tanpa kehadiran orang yang bersangkutan. Karena pada saat itu sahabat Zamroni masih dalam perawatan dirumah sakit Tokyo Jepang, Ia terpilih menjadi ketua umum PMII, otomatis ia tidak tahu. Mahbub Junaidi ketua umum demisioner, mengirim surat ke Tokyo memberitahukan bahwa sahabat Zamroni terpilih sebagai ketua umum PMII periode 1967-1970, melalui Duta Besar Indonesia di Jepang. Surat itu lalu disampaikan kepada Zamroni di rumah sakit oleh salah seorang mahasiswa Indonesia yang memang setiap hari di tugasi Duta Besar menungui sahabat Zamroni.

Baru pada bulan April 1967 sahabat Zamroni pulang ke Indonesia, untuk memimpin PMII. Karena saat itu susunan PP PMII belum lengkap, maka tugas pertama yang harus dilakukan adalah melengkapi kepengurusan PP PMII periode 1967-1970. Adapun susunan pengurus PP PMII periode 1967-1970 adalah sebagai berikut :

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PMII

( Periode 1967 - 1970 )

Ketua Umum : M. Zamroni

Ketua : Abd. Rahman Saleh

Ketua : Moh. Abduh Paddare

Ketua : Umar Basalim

Ketua : Abdurrahman Hasan

Sekretaris Jenderal : Fahmi Ja’far

Sekretaris : Siddiq Muhtadi

Sekretaris : R. Hari Sutanto

Sekretaris : Didik Hariyadi

Bendahara : RS. Munara

Wakil Bendahara : Achmad Fatoni

Departemen-departemen :

Pendidikan dan Kader : Zubair Amin

Penerangan dan Humas : Azwar Tiyas

Kesejahteraan mahasiswa : H. Zaini A. Syakur

Luar Negeri : Chatibul Umam

Keputrian : Tien Hartini

Kesenian dan Kebudayaan : Achmadun Ambari

Olah Raga : Tosari Wijaya

SUSUNAN LEMBAGA PENDIDIKAN KADER PUSAT

( Berkedudukan di Yogjakarta )

Ketua : Joko Purwono SH

Ketua I : Abdillah Sarwani SH

Ketua II : Sabirin Harahap Bsc

Sekretaris : Ahmad Sumali Ama

Sekretaris I : Hamzah Siddiq

Sekretaris II : Sofyan Sukri

Seksi Laboratorium : Drs. Asep Hadipranata

Seksi Logistik : Saefuddin Anwar Bsc.

Belum genap satu tahun lembaga ini berdiri karena satu dan lain hal, diadakan penyegaran pengurus, sehingga menjadi :

Ketua : Sabirin Harahap Bsc

Ketua I : M. Saleh Harun BA

Ketua II : Achmad Sumali Ama

Sekretaris : Drs. Sofyan Sukri

Sekretaris I : Samsul Anam

Sekretaris II : Mojono MA

Seksi Laboratorium : Asep Hadipranata

: Dalil Adisubroto

: Sumali RD

: Joko Purwono SH

Seksi Logistik : Asrori Nasucha

Pembantu Keputrian : Elok Fa’iqoh Muhammad

: Sa’adah

: Lilik Sri suyati

: Chariroh Anwar

: Isti’anah [3])

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA DA’WAH PUSAT

( Berkedudukan di Malang Jawa Timur )

Ketua : N. Syahid Wiyoto

Wakil Ketua : A. Hasyim Muzadi

Sekretaris : Dimyati Uriyanto

Wakil Sekretaris : Abdurrahman Marsaid

Keuangan : M. Subchi Hasbi

Biro - biro :

Biri Riset : Sawihi Garetin

Pendidikan Kader : Sanusi

Biro Da’wah : Zamhuri

: Ali Ahmad

Penerangan dan Humas : Abdul Hajji

: Cholilur Rahman

Dana dan Logistik : Muzani Ilyas

: Muhammad Syarif [4])

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PERS PUSAT

( Berkedudukan di Bandung Jawa Barat )

Ketua Umum : Hisyam Bisri

Ketua I : Syarif Hidayat Al-Hubby

Ketua II : Itho Arifin

Ketua III : Deden Sederhana

Ketua IV : Agus S Mahmud

Sekretaris Umum : Sueb Supeno

Sekretaris I : Zulajar Iskandar

Sekretaris II : Muhammad Said

Sekretaris III : Chaeri Hadi CD

Sekretaris IV : Nenenng Nafsah Mutmainah

Bendahara Umum : A. Rukman

Bendahara I : Nina Herlina

Bendahara II : Nurmillah

Biro - Biro :

Sekretariat : Hidmat CD

: Jaja Zakaria

: Junaeri

: Erlina Indera

Penerbitan : Drs. Utui Turmudzi

: Fahri Pasaribu

: Musyafri

Berita : Agus SM

: Hidayat

: Sauma Martini

: Qomarin Muryati

: Alimuddin

: Sholichin MH

: Rita Yuniar

Pendidikan Riset : Drs, Hafidz Usman

: Hilman Badrudin Syah

: Muhammad Siddiq

: Drs. A. Ruchyat Noor

Radio dan TV : Sambas

: Fuad Wahab

: EA Chaliq

: Parti P Puji

Sanggar Karya : Ajad Sudrajad

: Tin S Indik

: Abror Dachwan

: Yeti Hayati

Luar Negeri : Dida Hidayat BA

: Dr. Bakir Abi Sujja

: Chudlari Fadli SH

: Firman Arifin (Jerman)

: Pipin Hanafiyah (Tokyo)

: Rumanah (Rusia)

: Yayuk Hidayat (Mesir)

: Endah Sugiarti (Tokyo)

SUSUNAN PENGURUS PUSAT BADAN KOPRI

( Berkedudukan di Surabaya Jawa Timur )

Ketua Umum : Ismi Maryam BA

Kerua I : Zazilah Rahman BA

Ketua II : Siti Fatimah Bsc

Ketua III : Adibah Hamid

Sekretaris Umum : Maryamah BA

sekretaris I : Siti Rahayu Bsc

Sekretaris II : Aminah Asraf BA

Sekretaris III : Asiah Gani

Bendahara : Laila Badriah

Bendahara I : Chusnul Chotimah

Biro - Biro :

Biro Kader : Fatimah Aminah BA

Biro Da’wah : Noor Endah Nizar

Biro Penerangan : Mutmainah Paliweng

Biro Olah Raga dan Seni : Cicik Mursyidah

Pemnatu Umum : Siti Rahmah Ismail Bsc

: Maryam Bakir BA

: Zamroh Dibab BA [5])

Sebagai realisasi keputusan kongres III PMII di Malang Jawa Timur maka pada tanggal 28 Maret 1968 PP PMII mengeluarkan peraturan tentang “Pedoman Penyelenggaraan Keseragaman Organisasi dan Administrasi”. Hal ini didasarkan pada pemikiran :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan organisasi perlu adanya pedoman yang teratur dan seragam

2. Bahwa adanya adanya ketentuan pedoman penyelenggaraan keseragaman organisasi dan adminstrasi sebagai penjelasan PD/PRT dan peraturan PP PMII yang telah ditetapkan

3. Bahwa belum adanya keseragaman organisasi dan adminstrasi dalam tingkatan-tingkatan PMII.

PP PMII dengan surat No. 070/PP-IV/VIII/67, tertanggal 22 Agustus 1967 menginstruksikan regestrasi alumni PMII dengan beberapa ketentuan pencatatan bio data sebagai berikut :

· Nama Alumni

· Menjadi anggota PMII sejak tahun berapa sampai tahun berapa, dari cabang mana

· Jabatan terakhir dalam pimpinan/pengurus PMII

· Alamat Alumni terkahir / sekarang

· Jabatan yang dipangku saat ini

· Lain-lain yang dianggap perlu [6])

B. PMII DALAM KANCAH DUNIA KEMAHASISWAAN DAN KEPEMUDAAN

PMII Sebagai organisasi mahasiswa yang juga berdimensi kepemudaan, maka aktivitas-aktivitas yang dilakukan disamping di dunia kemahasiswaan juga dunia kepemudaan. Aktivitas PMII yang patut dicatat disini antara kurun waktu 1965 - 1968, hal ini penting karena berkaitan dengan lahirnya angkatan baru dalam dunia kepemudaan di Indonesia, yang akhirnya angkatan ini dikenal dengan istilah “ANGKATAN 66”.

Kelahiran angkatan 66 ini merupakan reaksi terhadap kebijaksanaan Presiden Soekarnoe yang membiarkan PKI dan antek-anteknya tetap hidup di Bumi Pertiwi ini, kendatipun PKI melakukan makar dengan melakukan gerakan 30 September. Ketidakmampuan pemerintah Orde Lama untuk mengambil tindakan tegas terhadap PKI ini, mungkin dikarenakan kekhawatiran rezim Soekarnoe akan reaksi pemeritah Komunis Cina yang merupakan pendukung utama dalam menghadapi politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat lainnya. Tetapi tindakan rezim Orde Lama yang seperti ini berakibat fatal, dengan semakin banyaknya rakyat yang tidak puas terhadap rezim Soekarnoe, terutama mereka yang dulu sering difitnah oleh PKI serta antek-anteknya. Keadaan yang demikian itu semakin diperburuk oleh ketidak mampuan rezim Orde Lama dalam menangani persoalan ekonomi, disamping ketidakmampuan lembaga Legeslatif menjalankan fungsi kontrolnya terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pemerintah Orde Lama.

PMII sebagai bagian dari mahasiswa dan generasi muda bangsa merasa terpanggil untuk membela kepentingan rakyat. Karena melihat lembaga Legeslatif tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya serta tersumbatnya saluran dialog dengan pemerintah, maka mahasiswa mengambil alih peran legeslatif dan gerakan protes di jalan-jalan raya. Mereka meneriakkan aspirasi rakyat yang tertindas yang dikenal dengan TRI-TURA (tiga tuntutan hati nurani Rakyat). Sejak saat itulah gerakan mahasiswa, pemuda dan pelajar dikenal dengan istilah baru “GERAKAN PARLEMEN JALANAN”.

Gerakan parlemen jalanan ini sangat mungkin terjadi, karena suasana politik saat itu memungkinkan mahasiswa, pemuda dan pelajar matang secara politik. Hal ini akibat sistem politik yang dikembangkan pemerintah Orde Lama waktu itu.

Sebelum lebih jauh membicarakan angkatan 66 ada baiknya kita melihat peran generasi muda khususnya generasi muda Islam dalam sejarah kepemudaan di Indonesia, dari sini kita bisa melihat sejauh mana peran PMII dalam sejarah kepemudaan di Indonesia.

Sewaktu organisasi mahasiswa, pelajar dan pemuda yang dulunya mempunyai hubungan baik dengan eks partai Masyumi, seperti GPII (Gerakan pemuda Islam Indonesia), PII (Pelajar Islam Indonesia), dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sedang mengalami cobaan berat, terutama cobaan yang berasal dari fitnahan PKI dan antek-anteknya, bahkan akhirnya GPII dibubarkan. Atas inisiatif GP. Ansor dan PMII menghimpun organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa Islam, yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa solidaritas dikalangan pemuda Islam, maka pada tanggal 19- 26 Desember 1964 bertempat di Jakarta diselenggarakan musyawarah generasi muda Islam (GEMUIS) [7])

Musyawarah ini akhirnya memutuskan dibentuknya organisasi federasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam yang kemudian dikenal dengan nama GEMUIS (generasi muda Islam). Salah satu hasil dari musyawarah itu adalah pernyataan yang berkenaan dengan usaha penyelamatan terhadap “nasib HMI” yang sedang mengalami cobaan berat dari rongrongan dan fitnahan CGMI dan pemerintahan Orde Lama.

Pernyataan yang dikeluarkan sebagai hasil musyawarah Gemuis yang berkenaan dengan pembelaan terhadap HMI adalah :

1. HMI bukan onderbow dan tidak pernah mempunyai hubungan organisatoris dengan partai/organisasi manapun.

2. Masalah yang dihadapi HMI tidak dapat dipisahkan dari masalah keseluruhan Ummat Islam [8])

Peranan PMII dalam Gemuis cukup besar, ketika musyawarah pertama kali diadakan, Ketua I PP PMII sahabat Chalid Mawardi bertindak sebagai sekjen panitia Munas tersebut, bahkan dalam struktur kepengurusan Gemuis, PMII dipercaya menjadi sekjen persedium pusat.

3. Organisasi mahasiswa ekstra Universitas di Indonesia juga berhimpun dalam wadah yang dikenal dengan nama PPMI (perhimpunan Pergerakan mahasiswa Indonesia). PMII dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 1960 masuk menjadi anggota PPMI, yang secara aklamasi diterima oleh persedium pusat PPMI. Namun pada tahun 1965 ketika PMII ditawari jabatan Sekjen persedium pusat PPMI, PMII menolak tawaran itu, sebelum organisasi itu mengadakan kongres terlebih dahulu. PMII menuntut adanya perubahan struktural dalam organisasi tersebut. Karena PMII beranggapan PPMI terlalu didominir oleh organisasi-organisasi mahasiswa yang sebenarnya tidak mempunyai basis kekuatan massa dibawah, disamping PMII sangat menyesalkan sikap persedium pusat PPMI yang bertindak mengeluarkan HMI dari organisasi tersebut, tindakan berakibat fatal dikarenakan HMI mempunyai kekuatan massa yang besar yang didukung oleh organisasi mahasiswa Islam yang lain seperti PMII, SEMI (serikat mahasiswa Muslimin Indonesia) dan HIMMAH (himpunan mahasiswa al-wasliyah), akhirnya ketika terjadi pemberontakan PKI nasib PPMI ditinggalkan oleh anggota-anggotanya, hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus PPMI terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa pemberontakan tersebut.

4. Sebagai organisasi mahasiswa dan pemuda, PMII aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kepemudaan baik ditingkat Nasional maupun ditingkat Internasional :

Pada tanggal 30 Maret sampai 6 April 1965, sahabat Chotibul Umam, atas nama utusan PMII, sahabat Mahbub Junaidi (ketua Umum PP PMII) atas nama PWI (persatuan Wartwan Indonesia) sahabat Chabibullah Asyhari atas nama Persatuan Wartawan Asia Afrika, hadir dalam seminar Internasional masalah Palestina yang dilaksanakan di Caero Mesir. Seminar ini diprakarsai oleh Organisasi mahasiswa Palestina yaitu General of Palestine Student (GUPS) [9])

5. Sebagai tindak lanjut dari konprensi Islam Asia-Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 6 - 12 Maret 1965 di Kota Bandung Jawa Barat, dibnetuklah suatu wadah yang menghimpun ummat Islam se Asia-Afrika dengan nama OIAA (organisasi Islam Asia-Afrika). Badan dunia ini diketuai oleh KH. Ahmad Syaichu. Dalam struktur OIAA ini ada departemen yang mengurus bidang kemahasiswaan yaitu “Biro mahasiswa OIAA” . Dalam Biro ini PMII diwakili oleh sahabat Abdurrahman Saleh dan sahabat Siddiq Muhtadi, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris [10]).

6. Dalam organisasi ekstra universitas sedunia WAY (word asembly of youth) PMII diwakili oleh sahabat Muslim Hasbullah, yang kemudian diganti oleh sahabat Umar Basalim. Kegiatan yang diikuti oleh PMII dalam Forum WAY tersebut adalah :

· Leadership Training di India yang di ikuti oleh sahabat Umar Basalim

· Seminar pemuda dan Family planning di Jakarta, di ikuti oleh sahabat Fahmi Ja’far dan sahabat Wahab Jailani (Ketua Koorcab PMII Jawa Tengah)

· Leadership Training di Pasar minggu Jakarta, yang di ikuti Oleh sahabat Joko Purwono (ketua LPKP PP PMII)

· Seminar Family Trainning di Amsterdam yang di ikuti oleh sahabat Zaini Abd, Syukur. Dll [11])

7. Untuk mengatasi kekosongan yang diakibatkan oleh tidak aktifnya GEMUIS, serta organisasi-organisasi pemuda Islam lainnya yang tidak pernah berumur panjang, dikarenakan egoisme masing-masing organisasi mahasiswa Islam sendiri, maka PMII mesponsori berdirinya “Persatuan Mahasiswa dan Pelajar Indonesia” (PMPI). Organisasi ini dibentuk dengan tujuan antara lain : sebagai wadah penyalur aspirasi dari gabungan potensi pemuda pelajar dan mahasiswa Islam dengan menitikberatkan pada bidang agama dan solidaritas ummat Islam. Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan antara lain:

· Mengkoordinasi usaha-usaha yang merupakan tindak lanjut dari konfrensi ummat Islam Asia-Afrika.

· Bantuan terhadap pengungsi Palestina baik moral maupun material

· Demonstrasi terhadap kedatangan Kaisar Haile Selasie, Kepala negara Ethopia, yang saat itu sangat kejam dan menindas ummat Islam.

· Dan usaha-usaha membendung gerakan “Kristenisasi” terutama di daerah pedalaman luar jawa dan penggarapan bekas anggota PKI.

Dalam PMPI ini PMII diwakili oleh sahabat Abduh Paddare yang sekaligus menjabat sebagai ketua persedium pusat organisasi tersebut [12]).

8. Salah satu organisasi kemahasiswaan yang bergerak dibidang kesehatan adalah “Word University Service” (WUS) dalam organisasi ini PMII diwakili oleh sahabat Fahmi Ja’far [13]).

9. Dalam rangka memupuk ukhuwah Islamiyah terutama dikalangan generasi muda Islam, maka pada tanggal 14 Januari 1968, generasi muda islam mengeluarkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh :

· Siddiq Muhtadi = PP PMII

· Drs. Yunus Rahman = DPP SEMI

· Iskandar Sarumala = PB KMI

· Mar’I Muhammad = PB HMI

· Muhammad Jasman = DPP IMM

· Muchtar HN = PP HIMMAH

10. Dengan keluarnya SUPERSEMAR maka sebagian dari tuntutan KAMI terkabulkan, kini KAMI kembali seperti keadaan semula yakni mengkonsolidasi organisasi-organisasi ekstra dan intra universitas, namun nampaknya rasa persatuan dan kesatuan dalam tubuh KAMI semakin rapuh, hal ini diakibatkan beberapa hal :

· Sebagaian besar aktivis KAMI sudah selesai masa studinya sehingga mereka tidak lagi bisa aktif lagi memimpin organisasi mahasiswa, sedang penggantinyatidak saling mengenal satu sama lain.

· KAMI sebagai geraka aksi tidak mampu menyuguhkan suatu progam yang berkesinambungan.

· Secara obyektif generasi muda mengalami kelelahan fisik dan mental dalam tahun-tahun 1965 - 1967 sering turun jalan berdemonstrasi. [14])

Usaha-usaha untuk mempertahankan KAMI ini terus diupayakan, bahkan PMII sebagai organisasi yang dipercaya memimpin KAMI (sebagai ketua persedium KAMI pusat) tetap berusaha mempertahankannya, dengan pemikiran bahwa:

· Pada dasarnya KAMI harus tetap dipertahankan eksistensinya

· KAMI harus mampu mendorong terbentuknya organisasi nasional mahasiswa Indonesia yang multifungsi, yaitu :

a) Pengembangan kreasi dibidang pengamalan ilmu dan sistem group-group voluntir akan bisa lahir dari aktivitas yang demikian itu.

b) Sebagai moral fors yang faham akan ilmu politik dan tahu politik praktis. Dengan dinamika yang dimiliki diharapkan mampu menemukan strategi dan tujuan perjuangan nasional, militansi yang dimilikinyadiharapkan mampu mendobrak kebatilan dalam segala bentuknya.

c) Pengembangan upaya-upaya keamanan di berbagai bidang, baik fisik maupun spiritual, terutama terhadap ancaman kembalinya PKI dan Orde Lama[15]).

Dalam usaha mempertahankan KAMI ini pernah diadakan Rapat Kerja KAMI pusat yang berlangsung pada tanggal 2 - 6 Juni 1967 di Ciawi Bogor, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, bahkan SOMA (serikat organisasi mahasiswa lokal) Gabungan mahasiswa kedaerahan dan PMKRI serta dewan mahasiswa ITB menyatakan keluar dari KAMI. Usaha mempertahankan KAMI menemukan jalan buntu. Akhirnya berlanjut pada usaha pemerintah untuk menghimpun wadah generasi muda yang kelak kemudian hari dikenal dengan nama KNPI (komite nasional pemuda Indonesia).

C. PASANG SURUT HUBUNGAN PMII - HMI

Membicarakan hubungan PMII dengan HMIdalam sejarah gerakan kemahasiswaan di Indonesia perlu kehati-hatian, sebab sampai saat ini masih banyak kita dapatkan penulisan sejarah gerakan kemahasiswaan di Indonesia yang ditulis secara sangat subyektif, keadaan yang demikian ini pada akhirnya akan merugikan perjuangan pemuda dan mahasiswa Islam secara keseluruhan, bahkan perjuangan ummat Islam itu sendiri. Kita berharap dengan mengungkap fakta secara jujur dan obyektif, persoalan yang dulu, bahkan kini masih dianggap salah dan menodai perjuangan ummat Islam sedikit demi sedikit akan kita hapuskan, dan tulisan ini jauh dari niat dan sikap apologis terhadap perjuangan dan langkah yang pernah dilakukan oleh PMII. Kita hanya berharap dengan pengungkapan fakta secara jujur dan obyektif, citra yang keliru mengenai kelahiran PMII yang “dianggap sebagai upaya memecah belah persatuan ummat Islam” dapat dihilangkan.

Seperti kita ketahui bahwa kelahiran PMII dianggap tidak lain sebagai tindakan memecah belah persatuan ummat Islam dari sekelompok mahasiswa yang haus akan kedudukan serta tuduhan yang cukup menyakitkan adalah bahwa kelahiran PMII itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ikrar ummat Islam yang dikenal dengan “Perjanjian Seni Sono”, yang salah satu isinya adalah “Pengakuan terhadap HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa Islam di Indonesia”. Selengkapnya penulis akan mengutip secara utuh isi dari perjanjian tersebut, yang dikutip dari buku Sejarah Perjuangan HMI (1947 - 1975) Tulisan Drs. Agus Salim Sitompul :

Untuk meningkatkan persatuan ummat Islam itu, yang menyangkut semua lapangan perjuangan di Gedung Seni Sono (sebelah selatan Gedung Agung) Yogjakarta dari tanggal 20 - 25 Desember 1949, dilangsungkan kongres Muslimin II setelah Indonesia Merdeka. Sebanyak 129 organisasi dari berbagai jenis dan tingkatan, dari segenap penjuru tanah air, sama-sama bersepakat mengambil keputusan antara lain :

1) Mendirikan badan penghubung, mengkoordinir kerjasama antar organisasi Islam, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan dengan nama badan kongres Muslimin Indonesia (BKMI) dibawah pimpinan satu sekretariat.

2) Menyatukan organisasi pelajar Islam, bernama Pelajar Islam Indonesia (PII)

3) Menyatukan organisasi guru Islam dengan nama Persatuan Guru Islam Indonesia (PGI)

4) Menggabungkan organisasi-organisasi pemuda dalam satu badan yang bernama Dewan Pemuda Islam Indonesia

5) Hanya satu organisasi mahasiswa Islam Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berabang di tiap-tiap kota yang ada sekolah tinggi [16])

Dengan membaca poin terakhir dar isi perjanjian Seni Sono itu, kalangan luar PMII dengan mudahnya menuduh bahwa kelahiran PMII tidak lain dari upaya memecah belah ummat Islam dan usaha dari sekelompok mahasiswa yang menginginkan kedudukan. Pernyataan pertama dapat kita buktikan dengan mengutip tulisan Drs. Agus Salam Sitompul dalam buku Sejarah Perjuangan HMI (1947 - 1975) sebagai berikut :

…….”Walaupun perjanjian Seni Sono tahun 1949 diputuskan oleh wakil-wakil ummat Islam berbagai organisasi, tetapi ternyata perjanjian dan keputusan itu sudah dilanggar, tidak dipenuhi, bahkan tidak dipatuhi dan sudah dilupakan sama sekali terbukti dengan berdirinya organisasi-organisasi Islam sejenis,………….

Dibidang organisasi mahasiswa (HMI), kini organisasi mahasiswaIslam ada 6, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMI) - PSII berdiri pada 2 April 1956, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berdiri pada 17 April 1960, Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) berdiri pada 4 April 1964, Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI) berdiri pada 20 Januari 1964, Himpunan Mahasiswa Al-Jamiatul Wasliyah (HIMMAH) berdiri pada 8 Mei 1961. [17])

Kalau kita telusuri sejarah perjuangan ummat Islam di Indonesia, seperti kita ketahui bahwa sebelum adanya perjanjian Seni Sono sudah ada perjanjian serupa, yang isinya tidak jauh berbeda, yakni kecenderungan ummat Islam akan wadah-wadah tunggal sebagai pengejawantahan dari semangat ukhuwah Islamiyah. Perjanjian tersebut dikenal dengan IKRAR 7 NOPEMBER 1945, dimana hanya mengakui Masyumi sebagai wadah satu-satunya partai politik Islam. Namun karena akhirnya lahir beberapa partai Islam selain Masyumi, seperti PSII, PERTI, dan akhirnya NU, maka sering dilontarkan pernyataan-pernyataan bahwa ummat Islam Indonesia memang tidak bisa bersatu, baik itu dikalangan orang tuanya, lebih-lebih dikalangan pemudanya.

Bagaimanapun juga kelahiran PMII tidak bisa lepas dari eksistensi NU sebagai partai politik, tidak juga dapat dinafikan dengan keberadaan organisasi mahasiswa yang terdahulu yaitu HMI. Apalagi tokoh-tokoh HMI seringkali menyinggung masalah perjanjian seni sono yang salah satunya isinya adalah pengakuan HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa, namun ternyata dikemudian hari bermunculan organisasi mahasiswa yang lain. Itulah persoalannya.

Bagi kita jelas bahwa kelahiran PMII punya missi tertentu dan itu dapat kita lihat dari peran PMII dulu dan kini, dan peran itulah yang membedakan PMII dengan HMI secara tegas, baik dilihat dari motivasi lahirnya PMII itu sendiri maupun aktivitas yang senantiasa menjadi ciri dari organisasi ini.

Ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya PMII, yaitu antara lain:

1) Ikut berpartisipasi membentuk manusia yang memiliki kemampuan intelektual yang disertai dengan kemampuan agamis

2) Berusaha secara preventif, memperhatikan kelestarian Islam Ahlussunnah Wal-Jama’ah

3) Meneruskan perjuangan para Syuhada dengan melakukan regenerasi kepemimpinan.

Dari motivasi itulah kita dapat membedakan sosok dan misi yang dibawa oleh PMII dan HMI. Perbedaan tersebut dapat kita baca pada poin yang kedua, yaitu “Berusaha secara preventif memperhatikan kelestarian Islam Aswaja” di Indonesia. [18]) Harus diakui bahwa sampai saat ini belum ada organisasi mahasiswa selain PMII yang secara tegas menyatakan bahwa organisasi itu bertujuan mempertahankan dan menyebar luaskan faham Islam Ahlussunnah Wal-Jama’ah (Aswaja), motivasi inilah yang paling kuat mendorong dilahirkannya PMII.

Perjanjian seni sono secara gamblang menyatakan bahwa peserta kongres ummat Islam yang diwakili 129 organisasi Islam itu berikrar mengakui hanya HMI satu-satunya organisasi mahasiswa Islam, tetapi sejarah mencatat bahwa kelak dikemudian hari ternyata lahir tidak kurang dari 5 organisasi Islam selain HMI. Apakah kelahiran 5 organisasi Islam itu berarti mnengingkari isi perjanjian seni sono tersebut

Dalam kurun waktu antara tahun 1950 - 1959 berlaku zaman demokrasi leberal dimana tumbuh dengan suburnya organisasi-organisasi politik (baca = partai politik), salah satu upaya agar partai politik itu dapat berkembang dengan baik adalah dengan merekrut anggota-anggotanya dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat mahasiswa tak terkecuali. Dapat kita maklumi bahwa semua partai politik akan menganggap mahasiswa sebagai sumber daya potensial untuk memperkuat jajarannya, hal ini seperti yang dikatakan oleh Onghokham :

…….Tahun pemilihan umum 1955 dimana terjadi perluasan organisasi mahasiswa partai, seperti HMI (disini Onghokham mengkategorikan HMI sebagai organisasi partai), GMNI, CGMI, dan lain-lain. Pelembagaan dalam partai-partai sebagai aktivitas disekitar pemilihan umum, dari gerakan pemuda zaman itu adalah sangat penting dalam memberikan arah dan tujuan ormas-ormas mahasiswa. [19]) Disinilah arti penting organisasi mahasiswa bagi kemajuan organisasi politik. Itulah yang mendorong partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1956 mendirikan SEMI (serikat mahasiswa Muslimin Indonesia).

Kelahiran PMII mempunyaimotivasi tak jauh berbeda dengan organisasi mahasiswa Islam lainnya, yakni merupakan kebutuhan dari mahasiswa nahdliyin untuk menyalurkan aspirasinya secara lebih leluasa, seperti yang dikatakan oleh sahabat Chotiul Umam :

“Jelas bahwa PMII itu dilahirkan atas dasar tuntutan sejarah perkembangan perkembangan pelajar dan mahasiswa NU. Berdirinya PMII semata-mata karena waktunya sudah tiba dan kepentingannya sudah sangat mendesak untuk mengurusi mahasiswa nahdliyin khusunya secara tersendiri telah datang untuk para mahasiswa nahdliyin buat berdiri di atas kaki sendiri, membangun suatu gerakan mahasiswa yang lebih dapat dipercaya untuk menjadi alat revolusi. [20])

Itulah motivasi dan latar belakang kelahiran PMII. Dan bagaimana hubungannya dengan isi perjanjian seni sono ?, untuk menjawab pertanyaan ini akan penulis kutip pendapat Mahbub Junaidi :

Perjanjian seni sono itu memang ada tetapi perlu kita ketahui bahwa maksud dari pengakuan HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa Islam, adalah manakala HMI mampu menampung seluruh potensi dan aspirasi mahasiswa Islam yang tergabung di dalamnya. Kenyataannya kelompok mahasiswa Islam Ahlussunnah Wal-Jama’ah tidak terslurkan aspirasinya dalam HMI.

Walaupun kongres ummat Islam itu menyatakandihadiri 129 organisasi Islam tetapi secara faktual kelompok-kelompok mahasiswa Islam Ahlussunnah Wal-Jama’ah tidak terwakili dalam 129 organisasi ummat Islam itu. Sehingga kita sebenarnya secara moral tidak punya ikatan apapun dengan isi perjanjian seni sono itu. [21])

Lebih lanjut Mahbub Junaidi mengatakan, dalam Pidato Hari Lahir PMII yang ke 5 :

Macam-macam intimidasi dan pernyataan yang dilemparkan ke muka kita pada saat pergerakan kita ini lahir. Misalnya apa sih perlunya dan maksudnya PMII dilahirkan ?, apakah itu bukan pekerjaan sparatis ?, apakah itu bukan pekerjaan memecah belah persatuan mahasiswa Islam ?, apakah itu bukan pekerjaan orang yang dibakar emosi ?, tetapi tidak realistik sama sekali. Buat apa sih mahasiswa itu ikut-ikutan berdiri dibawah bendera partai politik ?, bukankah mahasiswa Islam itu sebaiknya non partai, bahkan non politik, supaya lebih mantap dia punya kebaktian, supaya lebih obyektif cara memandang persoalan, supaya lebih terjamin mutu ilmunya, bukankah mahasiswa itu cerdik dan bijaksana, ilmu banyak dan akalpun banyak, karena itu sebaiknya menjadi milik ummat Islam saja, dan tidak perlu menjadi milik partai politik, begitulah macam-macam pertanyaan yang timbul disaat PMII lahir, lima tahun yang lalu. [22])

Itulah reaksi yang timbul ketika PMII lahir seperti apa yang dipaparkan oleh sahabat H. Mahbub Junaidi dalam pidato Panca Warsa PMII. Tentu saja reaksi yang paling keras datang dari HMI. Seperti kita ketahui, basis-basis HMI di perguruan tinggi umum dilumpuhkan oleh CGMI dengan cara mengeliminasi pengaruh HMI pada lembag-lembaga kemahasiswaan, dalam keadaan seperti itu harapan HMI lebih banyak bertumpu pada perguruan tinggi agama atau IAIN, tetapi disinipun HMI justru mendapat saingan dari PMII.

Agus Salim Sitompul pernah mengatakan dalam bukunya :

“Karena dominannya HMI di perguruan tinggi sebagai basis kekuatannya, maka HMI harus ditendang dari kegiatan kemahasiswaan dengan jalan menyingkirkan anggota-anggota HMI dari dewan-dewan mahasiswa, Senat mahasiswa, penitia pemilihan, panitia masa perbakti, dengan cara-cara demikian HMI semakin lama semakin kerdil lantas mati dengan sendirinya”………………

Dihampir semua universitas/pergutuan tinggi negeri/swasta kecuali perguruan tinggi Islam dan IAIN, Anggota HMI dikeluarkan dari Dema/Sema, Panitia masa Perkenalan, serta kegiatan lain yang menyangkut posisi, kecuali kepanitiaan PHBI (panitia hari besar Islam). [23])

Dalam posisi yang sulit itu jelas HMI sangat mengharapkan tetap bertahannya basis mereka di perguruan tinggi agama/IAIN, Misalnya di UII Yogjakarta dan Universitas Muhammdiyah Jakarta, tetapi kenyataannya kini ada organisasi mahasiswa Islam lain lahir dan organisasi itu begitu cepat berkembang, tedrutama di IAIN. Hal itu wajar mengingat kultur sebagian besar mahasiswa IAIN berlatar belakang keluarga NU, seperti yang dikatakan oleh Burhan D Magenda “bahwa dari golongan Islam hampir tidak terwakilidalam perguruan tunggi di zaman kolonial, dan hanya sedikit jumlahnya pada zaman demokrasi parlementer. Pada tahun 1960-an kesempatan terbuka lebar bagi mereka yang berorientasi kebudayaan dekat dengan NU banyak yang masuk ke IAIN”. [24])

Dari gambaran di atas jelas bahwa dalam perkembangannya PMII mengalami kemajuan yang luar biasa. Dalam usianya yang baru lima tahun PMII telah memiliki 47 cabang. [25]) Akibatnya ketegangan-ketengangan mulai timbul, terutama di kampus-kampus perguruan tinggi agama/IAIN. Untuk menghindari atau setidaknya mengurangi ketengangan-ketenganggan itu, maka PP PMII yang dipimpin oleh sahabat Mahbub Junaidi datang ke Kantor PB HMI untuk membicarakan persoalan kedua organisasi tersebut. Peristiwa itu pada tanggal 4 Juli 1961. Tapi nampaknya usaha dan uluran tangan PMII itu kurang membawa hasil. Terbukti dengan semakin kerasnya persaingan yang terjadi antara kedua organisasi ini. Ada satu fakta sejarah yang tentu saja pemaparan fakta ini bukan berarti membuka luka lama, tetapi sekedar menegaskan sejarah, apapun bentuk dari lembaran sejarah itu kita harus dapat menarik pejalaran daripadanya.

Ketegangan terjadi antara PMII dengan HMI di Kota Pelajar Yogjakarta, Peristiwanya dimulai tatkala dilangsungkan pidato laporan tahunan Rektir IAIN Sunan Kalijogo Yogjakarta Prof. Sunaryo, SH pada tanggal 10 Oktober 1963. Sidang senat itu akhirnya gagal. Sebab ditengah pembacaan laporan itu tiba-tiba seorang pengurus dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijogo tampil kedepan merebut microphon dan membacakan pernyataan yang antara lain mengecam tindakan menteri agama, yaitu KH. Syaifuddin Zuhri yang dituduh melakukan proyek NU-nisasi didalam tubuh Departemen Agama. Bahkan dalam keributan itu seorang anggota PMII di pukul, sehingga hal ini mengakibatkan munculnya protes dari pengurus cabang PMII Yogjakarta.

Disamping pernyataan-pernyataan dari PC PMII Yogjakarta, juga para anggota dewan mahasiswa mengeluarkan pernyataan dengan nada yang sama dengan PC PMII Yogjakarta. Mereka Djawahir Syamsuri, A. Hidjazi AS, A. Nizar Hasyim, Imam Sukardi dan Asnawi Latif, BA.

PERNYATAAN PC PMII YOGJAKARTA

Bismillahirrahmanirrahiem

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Berhubung dengan terjadinya peristiwa 10 Oktober 1963 di IAIN Yogjakarta maka pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Yogjakarta memandang sangat perlu membuat pernyataan yang berbunyi sebagai berikut :

Mengingat : 1. Membaca pernyataan dari dewan mahasiswa

IAIN Yogjakarta tanggal 10 Oktober 1963

2. Pentingnya keutuhan mahasiswa dalam situasi menghadapi konfrontasi terhadap Malaysia

3. Terjadinya pemukulan terhadap salah seorang mahasiswa IAIN anggota PMII.

4. Tindakan-tindakan yang dipelopori oleh dewan mahasiswa IAIN bertentangan dengan Manipol-Usdek, Panca Dharma Bhkati Mahasiswa

5. Tindakan-tindakan itu mencemarkan nama baik IAIN khususnya pemerintah daerah Yogjakarta dan negara Indonesia pada umumnya.

Menyatakan : 1. Mengutuk keras perbuatan yang terjadi di

IAIN yang bertentangan dengan manipol

yang berbunyi “modal pokok bagi tiap-tiap

revolusi nasional menentang imprealisme

dan kolonislisme ialah konsentrasi kekuatan

nasional dan bukan perpecahan kekuatan

nasional (hal 13).

2. Tindakan itu adalah a-manipol, anti persa - tuan nasional dan kontra revolusioner yang membahayakan negara.

3. Bahwa IAIN bukan miliki satu golongan.

MEMUTUSKAN :

1. Menuntut dibubarkannya dewan mahasiswa IAIN periode 1963 - 1965

2. Menuntut agar yang berwajib mengambil tindakan tegas terhadap peristiwa pemukulan anggota PMII di IAIN

3. Menuntut agar diambil tindakan tegas terhadap golongan/oknum-oknum yang mendalangi peristiwa tersebut

4. Mendukung sepenuhnya Rektor IAIN dan Menteri agama.

Demikian harap dimakluni

Yogjakarta 10 Oktober 1963

Pimpinan Cabang

Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia

Yogjakarta

Ketua Sekretaris Dua

( H. Ahmadi Anwar, BA ) ( Nurshohib Hudan )

Sengaja isi pernyataan dari pengurus PMII cabang Yogjakarta ini dimuat secara lengkap agar pembaca dapat melihat dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

Pada tanggal 17 Oktober 1963 antar pukul 10.00 - 11.00 telah terjadi demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa IAIN Ciputat Jakarta, berjumlah sekitar 500 orang mahasiswa. Para demonstran itu menamakan dirinya komite mayoritas mahasiswa IAIN. Mereka menemui Rektor IAIN Prof. Drs Sunardjo - rektor bersedia menemui mahasiswa dengan didampingi Dekan-dekan fakultas. Para mahasiswa membawa poster-poster yang bertulisan : IAIN adalah asset nasional, bukan milik golongan/partai, NU-nisasi di Departemen agama = kontra revolusi. [26]) Sumber data ini berasal dari Drs. Ridwan Saidi (mantan ketua umum PB HMI). Selanjutnya akan dipaparkan tanggapan dari KH. Syaifuddin Zuhri, dalam menanggapi peristiwa 17 Oktober 1963 di IAIN Ciputat itu sebagai berikut :

Aksi pengganyangan terhadap NU dilancarkan juga di IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat, sekelompok mahasiswa membuat coretan-coretan pada dinding IAIN dan menyebarkan pamflet “Ganyang NU, Ganyang Idham Khalid, Ganyang Syaifuddin Zuhri”, sangat terasa pada saat potensi ummat Islam walau sekecil apapun sedang digalang untuk persatuan dan solidaritas menghadapi usaha Nasakomisasi hampir di semua kegiatan Nasional. Pada saat itu sekelompok mahasiswa IAIN melancarkan kampanye anti NU. Sangat disayangkan sekali, bahwa sebagian besar dari mereka anggota HMI. Dan jika mahasiswa IAIN dari kelompok PMII bangkit membela NU, hal itu bisa dimengerti …………………………………………

Dalam situasi menghadapi Nasakomisasi dan pentingnya arti persatuan ummat Islam, tiba-tiba sekelompok mahasiswa IAIN melakukan kampanye anti NU dan mengganyang Syaifuddin Zuhri dan Idham Khalid yang keduanya berkedudukan sebagai Menteri. Demontrasi itu dilakukan di dalam Kampus IAIN, sebuah komplek perguruan tinggi Islam miliki Negara. Dengan pertimbangan itulah, maka alat-alat negara menindak beberapa mahasiswa dan dosen IAIN yang dituduh mendalangi. Namun kepada Kapolri Jenderal Polisi Sukarno Saya (maksudnya KH. Syaifuddin Zuhri) yang waktu itu menjabat sebagai Menteri agama, meminta agar mereka dibebaskan. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita yang dididik dalam lingkungan lembaga yang dikelola oleh menteri agama. Brigjen A. Manan, pembantu utama Menteri agama dan HA. Timur Jailani, MA kepala Biro Perguruan Tinggi departemen agama dapat berbicara banyak tentang ini. Saya minta kepada mereka berdua, agar hukuman skorsing kepada mereka yang terlibat supaya segera diakhiri, agar mereka bisa aktif kembali (kuliah maupun mengajar) sebagaimana biasanya. [27])

Peristiwa di IAIN Ciputat itutidak ada penyelesaian yang berarti, bahkan menambah panasnya suasana, terbukti dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh PP PMII dalam kongres II di Yogjakarta mengenai peristiwa tersebut.

“Perlu segera diambil kebijaksanaan baru berupa tindakan-tindakan yang konkrit dan mengurangi kompromi-kompromi serta toleransi yang keterlaluan demi keselamatan IAIN dan revolusi nasional ……………………………………………..

Mendesak kepada pemerintah agar lebih tegas lagi bertindak terhadap anasir-anasir kontra revolusioner yang hendak melumpuhkan IAIN dan menjauhkan diri dari kompromi dan toleransi yang berlarut-larut. [28])

Dari dua peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketegangan antara PMII dan HMI adalah merupakan suatu upaya mempertahankan eksistensi PMII di Perguruan tinggi yang kelak akan menjadi basisnya (baca = IAIN). Tetapi bagi HMI, ketegangan-ketegangan itu memang disengaja supaya dapat mempertahankan dominasinya, karena itu merupakan benteng terakhir bagi basis kekuatannya, sebab seperti kita ketahui, sejak permulaan tahun 1960 sampai dengan kelahiran Orde Baru basis kekuatan HMI terpukul habis di perguruan tinggi umum, dan kita dapat memaklumi bila sudah menyangkut soal hidup - matinya organisasi maka siapapun aktivis organisasi itu akan mempertahankan organisasi itu walau dengan cara-cara yang irasional sekalipun. Bahkan melanggar ketentuan formal maupun ketentuan agama. Itulah ironisnya, jika fanatisme golongan lebih tinggi nilainya daripada fanatisme terhadap bangsa yang kita cintai ini.

Catatan menarik lainnya seperti yang dikatakan oleh sahabat Zamroni (yang kala itu menjabat sebagai ketua persedium KAMI pusat), sehubungan dengan HMI :

“…….Sementara di daerah lain, para pemimpin PMII, misalnya di Sumatera Utara, Ujungpandang dan Yogjakarta seperti Saiful Mujab - kala itu jadi tukang pidato membakar massa. HMI sendiri selalu sembunyi.

Masih gencar-gencarnya KAMI melakukan demonstrasi, tiba-tiba HMI menghadap Bung Karno. Bahkan HMI sampai memberi Peci mahasiswa kepada Bung Karno. Mungkin bermaksud mendekat “cari muka” supaya tidak dimusuhi. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap komitmen kita sebagai mahasiswa dan pemuda Indonesia yang tergabung dalam KAMI, yang saat itu sedang giat-giatnya berjuang untuk menumbangkan rezim Orde Lama dan membela amanat penderitaan rakyat.

Begitu pagi-pagi saya bangun tidur, seperti biasanya baca koran. Dalam koran itu diantaranya memuat tentang HMI. “HMI menyerahkan atau meberikan Peci kepada Bung Karno”. Spontan saya marah besar. “Apa-apaan ini. Kita habis melakuka demonstrasi ke Bogor, kok malah HMI begitu”. Kemarahan itu saya tunjukkan kepada Mar’ie Muhammad (mantan Menteri keuangan kabinet VII Orde Baru) dan Sulastomo (Kini ketua umum persaudaraan haji Indonesia) yang kala itu menjadi wakil HMI di KAMI. Lalu kedua orang ini menjawab: “tidak tahu, karena tidak ikut ke Istana Bogor. Tapi yang jelas, PB HMI menghadap Bung karno ke Bogor”. Alhasil, membuat saya marah besar. [29])

Masalah hubungan PMII dengan HMI diawal tahun 60-an, memang penuh dengan gejolak perselisihan, tetapi nampaknya ada saat-saat tertentu justru PMII ikut membela mati-matian terhadap eksistensi HMI pada saat kritis. Ada catatan-catatan yang mengungkapkan bahwa pada saat tertentu dapat bekerjasama dengan baik.

Kita ketahui bahwa kondisi ummat Islam pada masa Orde Lama, terutama bagi mereka yang mendapat kontra predikatrevolusioner, nasibnya benar-benar berada diujung tanduk. Untuk merapatkan barisan dikalangan organisasi mahasiswa dan pelajar Islam, sebagai implementasi dari semangat ukhuwah Islamiyah, maka pada tanggal 19 - 26 Desember 1964 di Jakarta (atas prakarsa GP. Ansor yang didukung sepenuhnya oleh PMII) diadakan musyawarah generasi muda Islam untuk membentuk suatu wadah yang kelak dikemudian hari dikenal dengan nama GEMUIS. Didalam wadah inilah segenap potensi organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam bergabung, (Menurut Drs. Ridwan Saidi pada waktu itu - tahun 1964 - di Indonesia ada sekitar 36 organisasi pemuda, pemudi, pelajar dan mahasiswa Islam tingkat pusat. Lihat buku : Pemuda Islam dalam dinamika politik Bangsa 1925 - 1984, tulisan Drs. Ridwan Saidi, halaman 46). Dengan wadah GEMUIS inilah generasi muda Islam berjuang “membela dan menyelamatkan HMI” dari gempuran CGMI. Dibawah ini kami kemukakan satu ilustrasi bahwa GEMUIS benar-benar membela HMI pada saat-saat yang kritis dan membutuhkan pertolongan :

“Persedium Majlis Nasional Generasi Muda Islam (GEMUIS) atas nama 25 organisasi anggota dengan 10 juta massa anggotanya dengan kawatnya yang ditandatangani oleh Drs. Lukman Harun selaku ketua persedium telah disampaikan kepada Presiden. Dengan menyampaikan rasa syukur atas kebijaksanaan Presiden mengenai HMI. Dan GEMUIS merasa berkewajiban mengamankan kebijaksanaan tersebut demi terpeliharanya kesatuan dan persatuan Nasional. [30])

Sementara berlangsung penganugrahan bintang Maha Putra di Istana Merdeka untuk DDN. Aidit, pada saat yang sama tidak jauh dari Istana, pada tanggal 13 September 1965 Generasi muda Islam (GEMUIS) Jakarta Raya dengan ribuan massa pemuda mengadakan demonstrasi tertib di Krotar dan PB Front Nasional. Maksudnya untuk menyatakan rasa solidaritas terhadap hidup HMI. Diantara sekian banyak spanduk dan Poster, ada satu diantaranya yang sangat mengharukan, yaitu yang dibawa rekan-rekan HMI sendiri yang berbunyi : Langkahi dulu mayatku sebelum ganyang HMI. [31])

Adapun isi pernyataan GEMUIS Jakarta Raya tersebut selengkapnya sebagai berikut :

Dengan tegas dan tandas menyatakan akan tetap membela HMI sampai titik darah penghabisan dari rongrongan kaum agama phobi. HMI merupakan alat perjuangan ummat Islam dan Bangsa Indonesia, serta memohon kepada Presiden agar HMI diberi kebebasan bergerak disegala bidang. [32])

Kita ketahui, bahwa HMI dituduh kontra revolusioner oleh pemerintahan Orde Lama, dan HMI diberi kesempatan waktu selama 6 bulan untuk memperbaiki dirinya. Pada saat itulah PB HMI datang kepada sahabat Mahbub Junaidi (yang waktu itu menjabat sebagai ketua Umum PP PMII). Secara singkat sahabat Mahbub menceritakan :

Suatu hari datang kepada saya dua tokoh HMI, yaitu Mar’ie Muhammad dan Dahlan Ranuwihardjo, kedatangan kedua tokoh HMI itu bertujuan agar saya dapat mengusahakan satu permohonan langsung kepada Presiden Soekarnoe supaya HMI tidak jadi dibubarkan. [33])

Apakah upaya permohonan yang dilakukan oleh sahabat Mahbub Junaidi itu berhasil atau tidak, lebih lanjut sahabat Mahbub pernah menulis sebagai berikut :

PERTEMUAN DI ISTANA BOGOR

Kami duduk di paviliun, di Bangku rotan, belum lagi sampai pada pokok pembicaraan hujan sudah turun, berikut angin. Karena ruang depan teramat sederhana, kami terpercikkan air, “mari kita pindah kedalam ! kata Bung Karno. “Beginilah nasib Presiden Indonesia, hujan saja mesti ngungsi”, kata Bung Karno. Mulailah kubicarakan perihal HMI, “apanya sih yang salah pada diri HMI itu. Saya orang pernah dari sana, jadi sedikit banyak tahu isi perutnya. HMI itu pada dasarnya “independen” tidak menjadi bawahan partai manapun, tidak juga Masyumi. Coba saja lihat anggota-anggotanya mulai dari tingkat atas sampai tingkat cabang, campur aduk seperti es teler. Perkara belakangan muncul organisasi mahasiswa lain yang juga berpredikat Islam, itu sama sekali tidak merubah warna asal. Coba saja lihat pada waktu pemilu 1955, tiap anggota HMI diberi diberi formulir mau ikut bantu parpol yang mana, ternyata disitu menghadapi saat-saat yang gawat menjelang pecahnya pemberontakan PRRI, langkah apa yang ditempuh ketua Umum HMI Ismail Hasan Metarium cukup jelas. Banyak jalan menuju roma, seperti banyak jalan daripada main bubar, dan sebagainya.. Karena seorang Presidenpun perlu makan, maka makan nasi pecellah kami dengan daging dan tempe goreng. Apakah pembicaraan itu punya arti bagi HMI, saya tidak tahu, mungkin ada, mungkin tidak sama sekali. Sekedar tambahan kecil sebelum lupa, baik juga saya catat disini, Menteri agama Syaefuddin Zuhri berdiri persis dibelakang layar pertemuan itu. [34])

Dengan nada merendah Mahbub Junaidi seperti tersebut di atas berkata : “Apakah pembicaraan itu punya arti bagi HMI saya tidak tahu, mungkin ada, mungkin tidak sama sekali”. Sekedar tambahan penulis kemukakan disini, jelas pembicaraan itu punya banyak arti bagi “keselamatan HMI” , sebab buat apa PB HMI datang meminta tolong pada sahabat Mahbub Junaidi supaya ikut membantu “menyelamatkan HMI, jika beliau tidak dipandang sebagai tokoh yang dekat dengan Presiden ?. Sebagai ilustrasi betapa dekatnya hubungan sahabat Mahbub Junaidi dengan Bung Karno, ada satu pengalaman yang mengharukan antara Bung karno dengan Mahbub Junaidi :

Bagaimanapun hati sepi adalah hati sepi. Pikiran Bung Karno menerobos ke masa depan, tetapi sebagai orang yang puluhan tahun bersama-sama massa, kesendirian adalah suatu beban yang tak tertahankan, Singa Gurun berpisah dengan kelompoknya, bagaimana bisa bercengkrama dengan teman-teman ?, bagaimana bisa berseloroh ?, bagaiamana bisa memuntahkan isi hati yang coraknya senantiasa mondial itu. “Aku ingin ngobrol sambil makan siang dengan Kiyai-Kiyai NU”, dimana mereka itu sekarang, bagaimana caranya Kau bisa atur ? dengarkan baik-baik, cuma makan siang, tidak lebih tidak kurang !.

Di Rumah siapa ? tanyaku.

Siapa saja, Idham boleh, Jamaludin Malik boleh. Mana saja yang sudi mengundangku makan siang. Maka berputar-putarah saya menawarkan keinginan yang teramat sederhana itu……… H. Moh. Hasan, bekas Menteri pendapatan, pengeluaran dan penelitian, dan saat itu menjadi Menteri negara entah apa urusannya.

Baiklah, katanya, maka makan siangpun terjadi di Rumahnya di Jl. Senopati Kebayoran Baru. Hanya makan siang, sesudah itu bubar. Almarhum Kiyai Wahab dan Kiyai Bisri (juga sudah almarhum) pun ikut menemani. Jika tidak seluruhnya, sebagaian tentu ada juga rasa kesepian terobati. [35])

Dalam perjalanan sejarahnya “pertarungan” antara PMII dan HMI. ketika itu memang terasa semakin mengental, entah apa yang menjadi alasan bagi mereka, yang jelas Kafrawi Ridwan dkk di Yogjakarta mendemo Mentri Agama Prof. KH. Saifudin Zuhri. Padahal pada saat-saat yang bersamaan, disamping Sahabat Mahbub Junaidi, para tokoh PB NU sedang sibuk mondar-mandir menghadap Bung Karno agar HMI tidak dibubarkan. Ketua Umum PB NU KH. DR. Idham Chalid dan Mentri Agama Saifudin Zuhri, justru berusaha meyakinkan Bung Karno agar tidak membubarkan HMI. Langkah-langkah yang dilakukan oleh sahabat Mahbub Junaidi dan para Tokoh NU ini diketahui persis oleh sementara pimpinan PB. HMI tapi bagi sebagian yang lain di anggap sebagai angin lalu, dan bahkan di anggap sesuatu yang mustahil dan tidak pernah ada.

Mahbub Junaidi mau melakukan pembelaan itu semata-mata karena ukhuwah islamiyah, dan merasa HMI adalah saudara seperjuangan sesama mahasiswa Islam. Ketika itu sahabat Mahbub Junaidi merupakan tokoh mahasiswa – satu-satunya – yang mempunyai akses langsung kepada Presiden Sukarno.[36]

Pengungkapan fakta ini bukan maksud PMII ingin agar jasa-jasanya (kalaupun apa yang diperbuat PMII itu dianggap punya arti bagi HMI) untuk selalu dikenang dan HMI punya hutang budi pada PMII. Bukan itu maksud PMII. Kita hanya ingin agar hubungan yang tidak baik antara kedua organisasi itu dapat diakhiri sehingga tidak lagi terdengar berita-berita yang memojokkan PMII. Karena banyak sekali kasus-kasus yang menimpa warga PMII akibat diskriminasi pihak-pihak tertentu, seperti adanya anaman Rektor salah satu perguruan tinggi Islam yang terbesar dan tertua di Yogjakarta, menggugat mahasiswanya lantaran sebagian dari mereka berhasil mendirikan Komisariat PMII yang ternyata berkembang dengan pesat. Atau kasus-kasus lain yang terjadi di berbagai IAIN, padahal rata-rata mereka memiliki prestasi studi yang dapat dibanggakan. Ironis sekali, kasus-kasus itu terjadi hanya lantaran rasa dendam kesumat yang tak kunjung berakhir.

[1] Drs. Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI (1947 - 1975), Bina Ilmu, Surabaya, 1976, Halaman 74.

[2] Mahbub Junaidi, Meningkatkan Konsolidasi Untuk pembinaan Orde Baru dan Kemenangan Demokrasi, Laporan Ketua Umum PP PMII Pada kongres Ke III tanggal 7 - 11 Februari 1967 di Malang Jawa Timur.

[3] Laporan PP PMII Periode 1967 - 1970 pada Kongres IV di Makasar Tanggal 25 - 30 April 1970, Halaman 10

[4] Ibid, Halaman 7 dan 8

[5] Ibid, Halaman 7

[6] Surat edran PP PMII tentang : Regestrasi Alumni PMII, N0. 070/PP-IV/VIII/67, Jakarta, tertanggal 22 Agustus 1967.

[7] Harian Suara Islam, Jakarta, tanggal 22 September 1965, - Drs. Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI, PT Bina Ilmu, Surabaya 1976, Halaman 61

[8] Drs. Chotibul Umam, Sewindu PMII, PC PMII Ciputat, Tahun 1967, Halaman 4

[9] Ibid, Halaman 5

[10] Laporan Pertanggung jawaban PP PMII pada kongres IV PMII di Makasar tanggal 25 - 30 April 1970, Halaman 15

[11] Ibid, Halaman 15

[12] Prisma No. 12 Desember 1970, Dialog Gerakan Orang Muda: Gelombang yang tak kunjung mencapai Patai, Halaman 25 - 47

[13] Ibid, Halaman 16

[14] Ibid, Halaman 49

[15] Surat edaran PP PMII No. 497/PP-IV/V/69, Jakarta, tertanggal 31 Mei 1969, Hal : Kongres Nasional Mahasiswa Indonesia

[16] Drs. Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI (1947 - 1975), PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1976, Halaman 36

[17] Ibid, Halaman 39

[18] Fauzan Alfas, Ke-PMII-an, Materi ke-PMII-an pada Mapaba PMII Cabang Malang tahun 1989, Halaman 2

[19] Onghokham, Angkatan Muda Dalam Sejarah dan Politik, Prisma No. 12 Desember 1977, halaman 21

[20] Drs. Chotibul Umam, Sewindu PMII, PC PMII Ciputat, Jakarta, 1967, Halaman 3

[21] Wawancara dengan H. Mahbub Junaidi di Arena Muktamar NU ke 27 di Situbondo, Jawa Timur. Tanggal 8 - 12 Desember 1984

[22] Mahbub Junaidi, Pidato Panca Warsa PMII, Tanggal 17 April 1965

[23] Agus Salim Sitompul, Loc-Cit, Halaman 49

[24] Burhan D Magenda, Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Politik: Suatu Tinjauan, Prisma No. 12 Desember 1977, Halaman 8

[25] Mahbub Junaidi, Loc-Cit, Halaman 3

[26] Drs. Ridwan Saidi, Antara Dongeng dan Sejarah, dalam PPP, NU dan MI, Gejolak Politik Islam, Integrita Press, Jakarta, 1984, Halaman 57

[27]) Suaefuddin Zuhri, Mengalihkan masalah NU-MI menjadi issu Orde lama Orde Baru, Dalam PP, NU dan MI, Gejolak Politik Islam, Integrita Press, Jakarta, 1984, Halaman 42

[28] Drs. Ridwan Saidi, Loc-Cit, Halaman 58

[29] Drs. HM. Zamroni, PMII dan Proses Orde Baru, dalam Pemikiran PMII dalam berbagai Visi dan Persepsi, Effendy Choiri dan Choirul Anam, Aula, Surabaya, 1991, Halaman 95 - 96

[30] Agus Salim Sitompul, Loc-Cit, Halamat 64

[31] Agus Salim Sitompul, Loc-Cit, Halaman 64

[32] Ibid, Halaman …

[33] Wawancara dengan Sahabat Mahbub Junaidi, di arena Muktamar NU ke 27 di Situbondo Jawa Timur, 1o Desember 1984

[34] H. Mahbub Junaidi, Fakta harus dijunjung tinggi seperti Mertua, catatan untuk seperempat abad Syaefuddin dan Bung Ridwan, dalam PP, NU dan MI, Gejolak Politik Islam , Integrita Press, Jakarta, 1984, Halaman 33

[35] Mahbub Junaidi, Sukarnoisme, Suatu ujian sejarah dalam 80 Tahun bung karno, Sinar Harapan, Jakarta, 1982, Halaman 258

[36] ) HA. Baidhowi Adnan, M. Zamroni: Pejuang Yang Konsisten, dalam Pendahuluan Kilas Balik Perjuangan Zamroni, Penerbit PB. PMII, 2005, Halaman 4